Banda Aceh – Komisi X DPR-RI menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam mengembangkan kewirausahaan bagi para pemuda. Best practice kota paling barat di Pulau Sumatra ini pun diharapkan dapat ‘menular’ ke daerah lain dan menjadi contoh di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Dewi Coryati selaku ketua rombongan delegasi Komisi X DPR-RI yang tengah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Banda Aceh. Dewi dan tujuh koleganya disambut langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan jajaran di pendopo, Jumat 19 Maret 2021.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Bengkulu ini mengatakan kunjungan kerja spesifik pihaknya kali ini, khusus untuk melihat kewirausahaan pemuda di Banda Aceh yang menurutnya berkembang cukup baik. “Begitu luar biasa, banyak program yang Pak Wali lahirkan untuk menghidupkan dunia usaha, khususnya bagi pemuda.”
Salah satunya dengan mendirikan lembaga keuangan mikro syariah -Mahirah Muamalah- untuk membantu permodalan bagi pemuda. “Para pelaku UMKM yang mayoritas didominasi oleh kaum muda bisa mengakses modal dari lembaga ini dengan sistem bagi hasil yang sesuai syar’i. Luar biasanya lagi, bisa menekan ketergantungan pengusaha kecil dari rentenir dari 80 ke dua persen,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap best practice Banda Aceh itu bisa ditiru oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia. “Kami harap kebijakan dan program Pak Wali ini bisa ‘menular’ ke daerah lain dan menjadi contoh bagi Indonesia. Dan ini juga menjadi masukan berharga bagi kami dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong kewirausahaan pemuda nasional agar lebih baik lagi ke depan.”
Di samping itu, Komisi X DPR-RI juga menyanggupi permintaan Aminullah untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM Banda Aceh ke seluruh nusantara bahkan luar negeri. “Produk-produk UMKM di sini sudah bagus, berkualitas, dan bernilai jual tinggi. Untuk itu, kami akan mendorong Kemenparekraf agar menaruh perhatian penuh bagi Banda Aceh,” ungkapnya
Sementara itu, Wali Kota Aminullah menyambut bahagia kedatangan komisi yang membawahi bidang pendidikan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut. “Dengan kehadiran bapak-ibu, kami termasuk pengusaha dan pemuda di Banda Aceh bisa menyampaikan langsung tantangan yang masih kami hadapi dalam membangkitkan kewirausahaan dan kepemudaan.”
Sadar akan peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Banda Aceh, sedari menjabat wali kota ia langsung menggagas pendirian PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS). “Kami memberi akses modal seluas-luasnya bagi entrepreneur muda dengan besaran pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu, yang tak ter-cover oleh perbankan,” ungkapnya.
Dengan modal awal Rp 4 miliar, ungkapnya lagi, kini MMS telah memiliki aset sekira Rp 38 miliar sejak terbentuk pada 2018. “Total pembiayaan yang sudah kami kucurkan lebih dari Rp 20 miliar bagi 3.000-an pelaku usaha kecil. Khusus untuk pemuda kita punya produk Propamen; Program Pembiayaan Pemuda Entrepreneur. Hasilnya, jumlah UMKM melonjak tajam hingga mencapai 15.107 unit pada 2020.”
Inovasi Aminullah pun menjadi solusi bagi pelaku UMKM agar terhindar dari jerat rentenir. “Survei 2018, pelaku UMKM di empat pasar besar Banda Aceh mencapai 80 persen yang terjerat rentenir. Kemudian pada 2019 menurun jadi 14 persen, dan 2020 tinggal dua persen lagi. Genderang perang terhadap rentenir yang jelas mencekik leher pengusaha kecil dan tak sesuai syariat, terus kita gaungkan.”
Fokus pengembangan UMKM pun dilanjutkannya dengan mengintensifkan pemberian alat kerja dan pelatihan skill bagi pemuda. “Output positif lainnya, angka kemiskinan di Banda Aceh terus menurun dari 7,25 ke 6,90 persen walau sekarang di tengah pandemi. Selain itu, IPM Banda Aceh juga terbaik kedua nasional di bawah Yogyakarta,” ujar Aminullah.
Menurutnya, kendala permodalan bagi UMKM sudah mulai teratasi di Banda Aceh dengan adanya PT MMS dan sejumlah lembaga keuangan lainnya. “Sekarang kami sangat membutuhkan dukungan dari Komisi X DPR-RI dan juga pemerintah pusat dalam pemasaran produk-produk UMKM Banda Aceh hingga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Selain Dewi Coryati, juga hadir enam orang anggota Komisi X DPR-RI lainnya, yakni Sofyan Tan, Djohar Arifin Husin, Obon Tabroni, M Khadafi, Andi Muawiyah, dan Illiza Sa’aduddin Djamal. Hadir pula secara virtual Hetifah Sjaipudian, Dede Yusuf, Adriana Dondokambey, Martina, dan Adrianus Asia Sidot.
Sementara dari delegasi Banda Aceh turut hadir Wakil Wali Kota Zainal Arifin beserta sejumlah Kepala SKPK terkait. Hadir pula perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Banda Aceh (Ikamba) dan KNPI Banda Aceh, serta Presiden Asosiasi Saudagar Industri Aceh (ASIA) Mart T Dharul Bawadi. (Jun)