Berakhir 2027, Wakil Ketua DPRA: Dana Otsus Aceh Harus Dipermanenkan

BANDA ACEH – Dana Otonomi khusus (Otsus) Aceh yang telah dikucurkan pemerintah pusat sejak 2008 silam akan berakhir pada 2027 mendatang. Dana “kompensasi perang” itu diberikan pusat atas disepakatinya perjanjian damai yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama kurun waktu 30 tahun lebih.

“Melalui momentum peringatan hari perdamaian Aceh hari ini, maka semua pemangku kepentingan di Aceh, harus memikirkan dan memperjuangkan bagaimana dana Otsus Aceh agar dapat dipermanenkan pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin kepada acehonline.co, Sabtu (15/8/2020).

Dipermanenkannya dana Otsus Aceh, Safaruddin menilai, sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Aceh dari segala lini, yang porak-pranda akibat konflik Aceh serta musibah tsunami.

“Untuk mengejar ketertinggalan Aceh dan membangun peradaban Aceh menjadi lebih baik maka Pusat harus mempermanenkan dana Otsus Aceh. Hal ini juga penting agar perdamaian Aceh berlangsung abadi dan tidak kembali menimbulkan riak-riak konflik baru, yang bisa saja timbul jika Otsus Aceh berakhir,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Memperjuangkan kembali dana Otsus Aceh oleh para elit politik Aceh baik yang berada di Aceh maupun di tingkat pusat, Safaruddin menambahkan, juga merupakan estafet untuk melanjutkan perjuangan rakyat Aceh sebelumnya secara politik.

“Aceh pertama kali menerima dana otsus pada 2008 silam, yang totalnya diperkirakan sebesar Rp173 triliun yang berakhir pada 2027 nanti. Hingga saat ini, Aceh telah menerima dana Otsus sekitar Rp73 triliun. Harapannya ke depan, alokasi dana itu tidak akan berakhir jangka waktu tujuh tahun lagi,” ujar Safaruddin.

Selama ini, Safaruddin juga menilai, anggaran yang digunakan dari Otsus Aceh masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh secara menyeluruh.

“Ini ditandainya masih minimnya capaian pembangunan yang sesuai dengan harapan rakyat Aceh, sehingga perlu ditinjau ulang. Pemerintah Aceh seharusnya juga mengevaluasi sejauh mana Aceh sudah pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan Otsus Aceh serta membuat konsep baru ke depan agar pemanfatannya dapat betul-betul bermanfaat. Salah satunya mencari solusi alternatif demi mengejar segala ketertinggalan, baik soal pemerataan pembangunan dan lain sebagainya,” ungkap putra Aceh Barat Daya ini.

“Selain itu juga perlu dievaluasi sejauh mana dana Otsus Aceh dirasakan manfaatnya oleh korban konflik, kombatan GAM dan anak syuhada. Ini yang harus diprioritaskan karena mereka adalah pelaku sejarah. Jangan lagi muncul embrio-embrio konflik baru ke depan. Mari kita bicarakan soal kedaulatan Aceh dalam bingkai NKRI, kewenangan konsitusional yang dimiliki rakyat Aceh melalui UUPA harus dapat dirasakan manfaatnya secara utuh,” tutupnya. []